Bacabup Partai Gerindra, Rudy Susmanto, Jajaki Untuk Berkoalisi Dengan Partai Nasdem

Bogor, beritakita.id – Bakal Calon Bupati Bogor dari Partai Gerindra, Rudy Susmanto menjajaki untuk berkoalisi dengan Partai Nasional Demokrat ( NASDEM).

Hal ini dilakukan Rudy Susmanto saat mengunjungi kantor DPD Partai Nasdem Kabupaten Bogor yang berada di Ruko Permata Ciluar, Jl. Raya Jakarta-Bogor No.kav. 23, Cimandala, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor. (Rabu, 7/8/2024)

Calon Bupati Rudy Susmanto saat sesi wawancara dengan awak media, mengungkapkan niat Partai Gerindra guna mengajak Nasdem Kabupaten Bogor untuk bersama-sama membangun koalisi yang kuat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor.

“Tujuan pertama adalah silaturahmi dan yang kedua partai Gerindra menawarkan, mengajak Partai Nasdem Kabupaten Bogor untuk berkoalisi pada kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor nanti, karena saya yakin punya visi dan misi yang sama, yaitu sama-sama ingin membangun Kabupaten Bogor,” ujar Rudy.

Namun menurut Rudy juga sangat penting untuk menghormati mekanisme internal yang berlaku di Partai Nasdem, menunjukkan sikap dirinya yang sangat respek terhadap aturan dan prosedur partai lain.

“Meski kami mengajak Nasdem Kabupaten Bogor untuk berkoalisi, kami tetap menghormati keputusan dan mekanisme yang berlaku di partai Nasdem,” tegas Rudy

Di tempat yang sama Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Bogor, Kolonel (Purn) dr. Friedrich M Rumintjap, merespons positif ajakan Bakal Calon Bupati Bogor Rudy Susmanto

Friedrich menyatakan bahwa Partai Nasdem membuka diri untuk berkoalisi tanpa syarat dan tanpa mahar, menggaris bawahi komitmen partai Nasdem untuk berpolitik bersih dan transparan.

“Tidak ada syarat dan tidak ada mahar" tegasnya, 

Friedrich menjelaskan bahwa keputusan akhir mengenai arah dukungan ada di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrasi.

"DPD Nasdem Kabupaten Bogor siap berkoalisi dengan siapapun calon Bupati Bogor, termasuk Pak Rudy Susmanto. Namun, kemana Nasdem akan berkoalisi harus sesuai dengan arahan dan keputusan dari DPP" pungkasnya. (HRI)