Sosialisasi I-KHub BNPT Perkuat Peran OMS dan Pemda dalam Penanggulangan Ekstremisme
Share
Nasional

Sosialisasi I-KHub BNPT Perkuat Peran OMS dan Pemda dalam Penanggulangan Ekstremisme

Medan, BeritaKita.ID-Direktorat Regional dan Multilateral Kedeputian Bidang Kerja Sama Internasional pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI menyelenggarakan Sosialisasi Pusat Pengetahuan Penanggulangan Terorisme dan Ekstrimisme berbasis Kekerasan Indonesia atau Indonesia Knowledge Hub on Countering Terrorism and Violent Extremism (I-KHub). Sosialisasi ini dilakukan kepada Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Pemerintah Daerah di Hotel Marriott, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu, (8/4).

Tujuan kegiatan tersebut untuk memperkuat pelibatan OMS dan Pemda sebagai pemangku kepentingan dalam hal pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan. Sebelumnya, program ini telah diluncurkan Kepala BNPT, Komjen (Pol) Boy Rafli Amar pada 19 Oktober 2020 lalu. 

Direktur Regional dan Multilateral Kedeputian Bidang Kerja Sama Internasional, M Zaim A Nasution, mengatakan, peran OMS dan pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk mencegah dan menanggulangi aksi terorisme yang kerap terjadi di Indonesia.

Nantinya, kolaborasi pencegahan dan penanggulangan ekstremisme, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan semakin meningkat. Sehingga, upaya pemerintah dalam memberantas radikalisme terus dapat dimaksimalkan. 

"Pertemuan ini ditujukan untuk memperkuat arah gerak I-KHub sebagai medium penghubung dan wahana para pemangku kepentingan dalam menjalin koordinasi, kolaborasi dan kerjasama antarpihak," katanya. 

Sementara itu, Deputi Kerja Sama Internasional BNPT, Andhika Chrisnayudhanto meyakini bahwa kegiatan tersebut dapat berkontribusi positif terhadap  upaya bersama dalam mengelola isu seputar ekstremisme berbasis kekerasan.

Tak hanya itu, pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi sebuah platform bagi negara dan segenap pemangku kepentingan, untuk saling berbagi upaya penanganan terbaik terhadap isu ekstremisme berbasis kekerasan.

"Perlu diingat bahwa kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menjawab tantangan seputar cara dan instrumen kebijakan yang dibutuhkan dalam menangani pikiran ekstremisme berbasis kekerasan serta mengembalikan mereka kedalam masyarakat," ujar dia saat membuka kegiatan. 

Menurut Andhika, salah satu strategi untuk merespons permasalahan terkait ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021 tentang  Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

Keberadaan RAN PE, katanya, menjadi panduan dalam mengatasi pemacu ekstremisme berbasis kekerasan, khususnya yang mengarah pada tindak pidana terorisme di Indonesia. 

Diketahui, kegiatan Sosialisasi dan Konsolidasi OMS dan Pemda Sumut sendiri berlangsung sampai dengan Jumat (9/4). Seluruh peserta diberikan pemahaman mengenai urgensi sharing data untuk pencegahan ekstremisme yang mengarah kepada terorisme.

Sedangkan peserta pada kegiatan itu yakni perwakilan Kesbangpol Sumatera Utara, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara, Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, Kanwil Kemenag Sumatara Utara, Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Utara, ASTER TNI Sumatera Utara, Binmas Polda Sumatera Utara, perwakilan Universitas Islam Negeri  Sumatera Utara, Yayasan Tiga Cahaya, Medan, PWNU Sumatera Utara, Aliansi Sumatera Utara Bersatu (ASB), UMSU, LBH Medan, Hapsari dan Komite Nasional Lutheran World Federation.